Gagasan2

Wahlen in Indonesien

2004-06-26T03:58:00.000-07:00

Wahlen in Indonesien
Diskussionsveranstaltung von IASI und PPI Hamburg

26. Juni 2004
Von: Watch Indonesia!

Im Anschluss an eine offizielle Bekanntmachung ueber den Verfahrensablauf der Praesidentschaftswahlen fand im indonesischen Generalkonsulat in Hamburg eine politische Diskussion statt, zu der der Akademikerbund Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman (IASI) und die indonesische Studentenvereinigung Perhimpunan Pelajar Indonesia Hamburg (PPI) eingeladen hatten.

Einen Rueckblick auf die Parlamentswahlen vom 5. April gab Alex Flor von Watch Indonesia!. Diese haetten im Vergleich zu den anstehenden Praesidentschaftswahlen von Seiten der Oeffentlichkeit, der Medien, aber auch von den politischen Parteien zu geringe Beachtung gefunden, urteilte Flor. Dies zeige sich unter anderem daran, dass erst im Wahlkampf um das Praesidentenamt ueber politische Inhalte diskutiert werde, waehrend der Parlamentswahlkampf weitgehend unpolitisch gewesen sei.

Den Waehlerinnen und Waehlern bescheinigte Flor beachtliche politische Reife. Der Wahlkampf und die Durchfuehrung der Wahl seien mit wenigen Ausnahmen friedlich und reibungslos verlaufen, wohingegen es bei den streng reglementierten Wahlen unter dem Suharto-Regime 1997 zahlreiche Tote gegeben habe. Bedenken, demokratische Freiheiten und Multiparteiensystem koennten das Land ins Chaos fuehren, seien daher voellig unbegruendet.

Beachtlich sei auch die im Vergleich zu Wahlen in Europa hohe Wahlbeteiligung gewesen-- ungeachtet der allgemeinen Stimmung in Indonesien, die eine gewisse Politikmuedigkeit erkennen lasse. Und nicht zuletzt sei auch das Wahlergebnis Zeichen der politischen Reife der Waehlerinnen und Waehler: Aus Enttaeuschung ueber die Politik der Demokratischen Partei PDI-P unter Praesidentin Megawati sei diese massiv abgestraft worden und habe etwa ein Drittel ihrer Stimmen verloren. Der Wunsch nach Reformen sei jedoch ungebrochen, was sich daran zeige, dass von den Verlusten der PDI-P nicht die alten Kraefte profitieren konnten, sondern zwei neue Parteien, die sich ein Saubermann-Image gaben und den Kampf gegen die Korruption zum Hauptthema ihres Wahlkampfes gemacht hatten.

Agus Haryadi vom Center for Presidential and Parliamentary Studies der Universitas Paramadina, Jakarta, sprach ueber die bevorstehenden Praesidentschaftswahlen. Er nannte die schweren wirtschaftlichen Probleme, insbesondere die hohe Schuldenlast Indonesiens, die keine Regierung innerhalb kurzer Zeit abtragen koenne. Aussicht auf Veraenderung bestehe kaum, da Eigeninteressen von Politikern und Beamten in der Regel staerker seien als deren Sorge um das Gemeinwohl. 98 von 100 Amtstraegern seien korrupt. Ein weiterer Schwerpunkt seines Vortrages war die Diskussion um die Gefahr einer Rueckkehr zum Militarismus. Da in drei der fuenf sich zur Wahl stellenden Teams ein General a.D. fuer das Amt des Praesidenten bzw. Vizepraesidenten kandidiert, nahm dieses Thema waehrend der letzten Wochen breiten Raum in der oeffentlichen Diskussion ein.

Pemilu di Indonesia
Acara Diskusi IASI dan PPI Hamburg
26 Juni 2004
Sumber: Watch Indonesia!

Setelah pengumuman resmi prosedur Pemilu di gedung Konsulat Jendral RI di Hamburg dilakukan, di tempat yang sama digelar acara diskusi politik atas inisiatif Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman (IASI) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hamburg (PPI Hamburg).

Alex Flor dari Watch Indonesia! memberikan ulasan tentang pemilu legislatif 5 April lalu. Jika dibandingkan dengan pemilu Presiden, pemilu legislatif terlihat kurang mendapat perhatian dari masyarakat umum, media massa dan juga dari partai politik. Buktinya, Isi agenda politik hanya didiskusikan saat kampanye Presiden dan Wapres, sementara pemilu legislatif terkesan tidak politis.

Para pemberi suara pemilu dipuji karena menunjukkan sikap politis yang matang. Hanya dengan sedikit perkecualian, kampanye dan pemilu secara keseluruhan telah berlangsung dengan mulus. Hal ini sangat bertolak belakang dari pemilu semasa Soeharto, yang di tahun 1997 makan korban jiwa. Kekuatiran bahwa kebebasan demokratis dan sistem pluralisme dapat menjerumuskan negara ke situasi kacau terbukti tidak benar.

Walaupun perhatian masyarakat kepada politik terlihat menurun, ternyata persentasi masyarakat Indonesia yang ikut Pemilu jauh lebih tinggi daripada masyarakat Eropa dalam pemilu UE. Hasil pemilu juga mencerminkan kematangan politik para pemilih. Kekecewaan masyarakat terhadap PDI–P dibawah pimpinan Megawati diganjar dengan hilangnya satupertiga dari jumlah suara. Dukungan pun tidak beralih ke kekuatan lama, namun menguatkan dua partai dengan profil bersih yang mengangkat soal korupsi sebagai tema pokok dalam kampanye. Hal tersebut membuktikan bahwa ada keinginan reformasi tidak terpatahkan.

Makalah kedua yang dibawakan oleh Agus Haryadi dari Center for Presidential and Parliamentary Studies Universitas Paramadina, Jakarta, berisi pandangannya mengenai pemilu Presiden mendatang. Menimbang situasi pelik perekonomian negara kini, khususnya hutang luar negri yang besar, sudah dapat diprediksi bahwa tidak ada pemerintah yang akan sanggup menanggulangi masalah ini dalam waktu singkat. Perubahan tidak akan mungkin tercapai selama kaum politik dan pejabat negara menempatkan kepentingan pribadi diatas kesejahteraan masyarakat luas. Pada kenyataannya, 98 dari 100 pejabat negara adalah korup, tegasnya. Topik kedua yang ia angkat dalam pembicaraannya adalah risiko-risiko yang ada jika militer kembali berkuasa. Karena ada seorang Jendral a.D. dalam tiga dari lima pasangan Presiden dan Wapres yang dinominasi, maka topik ini mendapat sambutan luas dari publik untuk didiskusikan.

PRETORIAN, PLUTOKRASI, ATAU DEMOKRASI UNTUK INDONESIA?

2004-06-19T04:06:00.000-07:00

PRETORIAN, PLUTOKRASI, ATAU DEMOKRASI UNTUK INDONESIA?

Oleh Agus Haryadi
Peneliti pada Center for Presidential and Parliamentary Studies Universitas Paramadina

____________________________________________

Disampaikan dalam diskusi politik yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Muenchen-Indonesia, dengan tajuk Meneropong Kepemimpinan Nasional, Mengakhirkan Transisi di Pemilihan Presiden 2004, Muenchen, Jerman, Sabtu 19 Juni 2004. Makalah ini disusun dengan mengutip berbagai sumber. Namun, karena keterbatasan waktu dan tempat, kutipan tak dapat dicatatkan dalam makalah ini.

____________________________________________

PERJALANAN ketatanegaraan di Indonesia akan memasuki sebuah babak baru. Sebuah babak yang meneguhkan pandangan sistem presidensial diterjemahkan dalam salah satu bentuknya yang paling lugas: pemilihan presiden langsung.

Empat kali amandemen UUD 1945 oleh MPR telah membongkar segenap kebakuan terhadap konstitusi yang sebelumnya dianggap sakral, mistis, dan dipenuhi mitos. Relevansi dan gerak jaman telah membawa angin baru ikut menggeser agenda setengah abad kemerdekaan, dari nation building (pembentukan entitas kebangsaan) menuju state building (pembentukan entitas ke(lembaga)negaraan). Sekaligus mengakhiri kebancian model demokrasi Indonesia yang selama ini gagal mendefinisikan dirinya: presidensial atau parlementer.

Tentu saja ada berbagai asumsi perbaikan yang melatari semua riwayat perubahan itu. Sambil tak pula memungkiri, perubahan di masa transisi yang tengah terjadi, sesungguhnya tak pernah memberi janji: Indonesia akan lebih baik dari sebelumnya. Pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai konsekuensi pelaksanaan pemilihan presiden langsung, sungguh, sangat dibutuhkan. Sebab, bila tidak, pilihan yang salah dapat berakibat buruk menjadi bencana bagi masa transisi. Reformasi bukan saja berpotensi mengalami kemunduran, melainkan bahkan dapat berakibat mati di usia muda. Demikianlah riwayat transisi, dipenuhi keterjalan dan beresiko tinggi menjumpai kematian.

Makalah ini akan sedikit mengungkit sejumlah kegundahan yang berpotensi mengemuka pra dan pasca pemilihan presiden. Tajuk dalam makalah ini, Pretorian, Plutokrasi, atau Demokrasi Untuk Indonesia?, sekaligus mengilustrasikan kegelisahan yang dimaksud. Demokrasi, sebagai model yang dianggap ideal dalam penyelenggaraan negara, ternyata juga menyisakan ruang yang tak kecil bagi bersemainya kekuatan-kekuatan politik yang justru kontra terhadap demokrasi itu sendiri. Para kritikus demokrasi pun tak lupa menyampaikan pesan, ancaman terhadap demokrasi justru muncul dari dalam dirinya sendiri.

Dengan demikian, bila Anda bermaksud mencari konklusi sebuah nama dari 5 orang kandidat yang tengah berkompetisi sebagai presiden kali ini, saya tegaskan sejak awal, Anda akan sangat kecewa, karena tak akan menemukannya dalam makalah ini. Sejauh yang mampu dilakukan, makalah ini sekadar menyampaikan serangkaian catatan terhadap parade kenegaraan yang sedang berlangsung. Dan tentu saja, sedikit komparasi kondite antarkandidat presiden, tanpa memestikan kesimpulan salah satu di antaranya untuk Anda pilih. Kesimpulan soal pilihan, saya serahkan kepada Anda, para pembaca yang hendak mendelegasikan kedaulatannya pada 5 Juli 2004. Saya sekadar memfasilitasi Anda, memahami perangkat teoritik ketatanegaraan itu, dalam realitas kekinian. Meminjam istilah para pembelajar dalam tradisi skolastik, mencoba mengonfrontasikan fakta-fakta teoritik, dengan berbagai pengalaman empirik.

Supremasi Sipil dalam Demokrasi

Ada banyak perwira dalam lembaga militer alergi dengan idiom-idiom semacam supremasi sipil (civilian supremacy). Seolah sipil merupakan warga kelas utama, dan tentara adalah warga kelas dua, yang hak-haknya dibatasi. Dikotomi ini bahkan sempat sangat meruncing saat arus deras reformasi mendesak mundur para serdadu dari berbagai kedudukannya sebagai jabatan publik.

Kalangan sipil pun ikut bersorak, menikmati "kemenangan" mereka, setelah berhasil menyingkirkan kaum bersenjata dari arena politik. Euphoria pun nampak kelewatan. Dan tak jarang, secara sengaja memancing emosi sambil melempar makian kasar kepada para pemanggul bedil. Seolah, dalam kehidupan bernegara, militer lebih merupakan sampah ketimbang anugerah. Perhatikan bait lagu berikut yang acap kali dilantunkan para mahasiswa yang tengah berdemonstrasi:

Angkatan Bersenjata republik Indonesia
Tidak berguna
Bubarkan Saja Diganti Menwa
Ya sama saja
Lebih baik diganti Pramuka

Pemahaman dan pemaknaan yang salah telah mengakibatkan kontraksi yang sangat tajam dalam menggambarkan hubungan sipil dan militer di Indonesia. Militer yang merasa dinomorduakan, dan sipil yang kehilangan apresiasi terhadap kekuatan pertahanan--telah menciptakan keretakan dan basis relasi yang tidak harmonis.

Supremasi sipil dalam demokrasi bukanlah sebuah idom untuk meletakkan sipil di atas segalanya dalam aras demokrasi. Ia lebih tepat ditempatkan sebagai alokasi fungsi dalam praktik ketatanegaraan--bukan mewakili keunggulan, superioritas, dan kemahahebatan sipil.

Seperti umum diketahui, militer memegang peran penting dalam menjaga keutuhan teritorial kenegaraan. Basis pertahanan bertumpu pada kekuatan militer yang memiliki hak penuh dan legal atas penggunaan kekuatan persenjataan. Titik tekan fungsi pertahanan (defense function) berada di area penjagaan integritas dan kewibawaan teritorial negara dari ancaman dan gangguan pihak asing. Lebih jauh, ketahanan nasional juga ditunjang pula oleh ketahanan regional yang merupakan kerja sama di antara beberapa negara sahabat. Dalam kasus-kasus tertentu, militer juga mengemban misi ekspansional untuk melakukan aneksasi, ataupun penaklukan terhadap suatu wilayah.

Di lain pihak, ada fungsi keamanan (security concern) yang dipikul oleh pihak kepolisian yang mengatur ketertiban di lingkungan komunitas sipil. Sedangkan aktivitas administrasi yang menggerakkan roda pemerintahan, ditangani oleh birokrasi.

Kembali pada soal hubungan sipil-militer, muncul pertanyaan fundamental seputar sebab utama dibatasinya peran militer dalam politik.

Negara, adalah sebuah konsensus, atau kesepakatan kolektif dari warga negara di suatu teritori tertentu. Kesepakatan itu diperkenalkan oleh John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu--dan bahkan Hobbes, dengan istilah kontrak sosial. Berangkat dari kehendak itulah, dalam demokrasi, pembentukan kontrak sosial harus dibangun dalam asas kesadaran (consciousness), rasionalitas, kebebasan, tanggung jawab, dan bebas dari rasa takut, tekanan, dan intimidasi. Dengan demikian, keterlibatan kekuatan militer yang mengendalikan kekuatan bersenjata jelas mengandung keunggulan komparatif--yang sekaligus sebagai mudah berkonversi sebagai ancaman, yang dapat menciderai prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pedang, tombak, peluru, meriam, hingga rudal, adalah perangkat yang membahayakan dalam penciptaan masyarakat demokratis. Kondisi-kondisi obyektif inilah yang menjadi alasan dasar gagasan civilian supremacy--sebagai gagasan diferensiasi fungsi, dan bukan gambaran sebuah keunggulan dan superioritas. Dalam perkembangannya, seluruh jawatan yang memiliki potensi untuk membuat proses demokrasi menjadi cacat karena otoritas yang dimilikinya, mengalami pembatasan di ruang politik. Termasuk di dalamnya kepolisian dan birokrasi.

Pada saat yang sama, komunitas warga sipil pun harus konsisten untuk juga tidak menggunakan kekerasan dalam mempraktikkan demokrasi. Munculnya gejala milisia lewat satgas-satgas partai, adalah juga cermin ketidaksiapan warga sipil untuk membangun demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, dikotomi--untuk tidak mengatakan ketegangan--antara sipil dan militer kembali mencuat ketika 3 orang purnawirawan TNI terlibat dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Tentu saja, dalam konteks kekinian, ketiga purnawirawan TNI itu tak lagi mengemban tugas sebagai perwira. Dengan demikian, statusnya sebagai warga sipil dapat dipertanggungjawabkan.

Secara teoritik, tak ada yang salah dalam pencalonan itu. Amerika Serikat yang dikenal sebagai kampiun demokrasi sekalipun pernah mencontohkan kepemimpinan seorang mantan tentara yang berhasil. Eisenhouwer, namanya. Seorang purnawirawan tentara memiliki hak yang sama seperti warga sipil lainnya untuk terlibat dalam aktivitas politik--bahkan sebagai aktor utamanya.

Tapi, di lain pihak, keterlibatan tentara dalam proses pencalonan kali ini nyatanya masih menghadapi sejumlah kendala yang tak kecil. Utamanya, menyangkut sejumlah kondisi subyektif para purnawirawan dan pengaruh psikologis masyarakat terhadap kepemimpinan militer.

Di Amerika Serikat, Eisenhouwer memimpin saat relasi antara keduanya (sipil dan militer) tak lagi memunculkan ketegangan yang tak perlu. Militer bergerak dalam koridor fungsionalnya. Demikian pula dengan politisi sipil, yang sudah merasa cukup percaya diri mengelola pemerintahan, tanpa menarik-narik dukungan dan kekuatan militer. Tertib sipil berjalan rapi dan etika demokrasi sudah mengandaikan tersedianya jaminan kebebasan dari rasa takut, intimidasi, dan tekanan. Berakhirnya karir seorang perwira di lembaga militer juga meniscayakan berakhirnya pengaruh dan jalur komando antara seorang purnawirawan dengan institusi militer. Tak ada istilah jaringan, kubu, atau klik--yang mengindikasikan lekatnya pengaruh seorang purnawirawan dengan perwira aktif.

Di Indonesia, kondisi ini tentu berbeda. Pada negara Dunia Ketiga, umumnya, memang terdapat gejala yang hampir sama: dominasi dan peran militer yang tinggi dalam aktivitas politik. Dikotomi antara sipil dan militer menjadi perdebatan yang tak kunjung menemui hasil--sebagai sebuah indikasi sederhana betapa institusi militer di Indonesia masih menyimpan sejumlah persoalan kronis yang perlu dijelaskan.

Pada kesempatan lain, kondisi ini juga menggejala di alam sadar komunitas warga sipil yang mengasosiasikan pemimpin kuat dengan seorang pemimpin dari kalangan militer. Tak hanya itu, Estananto, seorang sahabat yang berdomisili di Muenchen, Jerman, bahkan sempat mengingatkan, militer sudah menghegemoni alam pikiran manusia Indonesia sejak lama. Di Jerman, tak akan ditemui universitas yang menggunakan nama seorang tentara. Tapi di Indonesia, akan sangat mudah didapati berbagai universitas yang berasosiasi dengan kekuatan tempur: Veteran, Dipenegoro, Gajah Mada, Lambung Mangkurat, 10 November, Moestopo, dan masih ada sederet nama lainnya yang bisa disebutkan.

Kondisi ini juga diperburuk oleh sejumlah catatan kejahatan kemanusiaan yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh para perwira TNI di lembaga pengadilan. Sejumlah kandidat presiden harus menjelaskan keterlibatannya kepada publik dalam kasus di Timor Timur, 27 Juli, Aceh, kerusuhan Mei, pembentukan milisia, dan serangkaian kasus lain yang masih menanti untuk disikapi.

Dalam akumulasi permasalahan semacam ini, maka kepemimpinan bagi purnawirawan TNI justru akan membebani Indonesia dengan pekerjaan rumah yang tak sedikit. Kombinasi persoalan-persoalan di atas menciptakan kompleksitas berganda meliputi penghambatan terhadap kemungkinan terungkapnya berbagai kasus pelanggaran HAM, diikuti dengan (kemungkinan) terkonsolidasikannya kembali militer dalam berbagai sektor, di samping pertahanan.

Dalam paruh waktu yang tak terlalu lama, kesalingmengertian antara sipil dan militer yang saat ini tengah digarap, juga dapat terganggu. Resistensi yang tinggi akan bertempur dengan fantasi tentang kepemimpinan kuat. Dan mengalami anti klimaks, di saat pretorian--di mana militer memegang kendali pengelolaan negara--menjadi ciri paling khas untuk menerjemahkan sistem politik di Indonesia.

Herbert Spencer mengilustrasikan masyarakat yang berada dalam kendali militer sebagai masyarakat militan yang dicirikan antara lain dengan kepemimpinan oleh seorang militer, atau memiliki pengaruh kuat untuk menjadikan kekuatan militer sebagai kekuatan penyokong kekuasaan. Ciri lain disebutkannya dengan terjadinya pemaksaan ketundukan buta individu warga terhadap negara, dan roda industri yang mengikuti logika kebutuhan institusi militer.

Tentu saja, hipotesis Spencer bisa diperdebatkan kabsahannya untuk kasus Indonesia. Tapi penting juga untuk diingat, pasal 10 UUD 1945 menegaskan, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam konteks sistem presidensial yang memberikan kepada presiden hak prerogratif, tentu saja ruang untuk melakukan tindak despotik sangat dimungkinkan. Terlebih, bila pengaruh kuat yang dimiliki seorang presiden ditunjang karir sebelumnya sebagai perwira TNI.

Pretorian, jelas bisa menjadi ancaman bagi tekstur baru politik Indonesia.

Kapital dan Kekuasaan

Demokrasi mengandaikan teragregasikannya kepentingan masyarakat dalam sistem politik. Mendefinisikan kehendak publik (volonti ginirale) dalam demokrasi tentu mengandaikan sejumlah asumsi yang memadai sebagai basisnya. Perkembangan formasi sosial dalam masyarakat sedikitnya telah memberikan pelajaran berharga, betapa manipulasi terhadap kepentingan publik telah berlangsung sejak lama. Terbukti dengan bertahannya berbagai hipotesis Marx, yang meyakini sepenuh hati, bahwa keberadaan negara tak lebih dari sekadar perpanjangan tangan gerombolan orang-orang kaya.

Tentu saja kritik Marx mendapatkan bantahan. Tapi perkembangan masyarakat selanjutnya seolah menyiratkan kebenaran yang diperkirakan Marx. Negara-negara pada skala nasional, regional, dan internasional dipenuhi oleh berbagai kebijakan apertheid. Di mana pembelahan masyarakat tak lagi didasarkan atas warna kulit, melainkan sepenuhnya kepada stratifikasi kaya dan miskin.

Leviathan--yang melambangkan kekuasaan tak terbatas dari negara, dalam fantasi Hobbes, juga telah mengalami banyak pergeseran. Negara, yang sebelumnya superior sebagai public agency, kini tunduk dalam konstruk Leviathan baru melalui penguasaan aset dan kapital dengan menjamurnya berbagai perusahaan multinasional dan transnasional. Trend ini terus berkembang sebagai ciri yang menyertai globalisasi, yang menekankan aspek modernisasi, neoliberalisme, dan perdagangan lintas batas.

Ketundukan tak lagi didasari oleh legitimasi publik--sebagai tanda akseptabilitas publik terhadap kekuasaan. Melainkan melewati daya tekan para pemilik modal yang secara sepihak mem-fait accomply masyarakat miskin yang tak memiliki ruang untuk melakukan perlawanan. IMF, WTO, dan World Bank turut bertanggung jawab atas sejumlah kekerasan struktural yang memancing kemunculan kekerasan konvensional di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan telah tertransformasikan secara sepihak dari masyarakat kepada sekelompok kecil elit (baru) yang menguasai kapital dalam jumlah besar. Mereka menjadi pengendali--di luar para pejabat yang berstatus legal dan formal, untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Pemerintahan tiba-tiba menjadi oligarkis—-yang menghimpun orang-orang kaya sebagai penguasa di luar mekanisme elektoral yang sah.

Negara-negara yang berada dalam kendali orang-orang kaya ini dikenal dengan istilah plutokrasi dalam ilmu politik. Indonesia, juga ikut menjadi ladang persemaian yang subur bagi berkembangbiaknya penggiat plutokrasi. Divestasi aset nasional, liberalisasi perdagangan tanpa proteksi, import beras, garam dan gula, serta pembebasan lahan yang tak mengindahkan kepentingan publik--adalah sedikit ciri dari terjangkitinya lembaga pemerintahan oleh wabah epidemik plutokrasi. Kondisi ini terjadi hampir di semua lini, dari pusat hingga ke daerah.

Ada dua arus utama dalam memahami kemiskinan di negara berkembang. Pertama, teori modernisasi yang menyandarkan teorinya pada perkembangan peradaban suatu masyarakat. Teori ini memandang, aspek-aspek psikologis masyarakat sebagai penanggung jawab utama menggejalanya kemiskinan. Di lain pihak, teori kedua, melihat dengan pendekatan dependensia (ketergantungan), di mana masalah kemiskinan tak dapat dilepaskan dari muatan-muatan struktural yang melingkungi masyarakat miskin.

Dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia, tentu saja perspektif struktural lebih bermanfaat untuk melihat penyebab utama kemiskinan. Kapasitas dan otoritas seorang presiden tentu lebih memungkinkan baginya untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan-pendekatan struktural-politis lewat kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Karenanya, pilihan-pilihan politik masyarakat mesti disertai dengan rekonstruksi kesadaran yang berarti bagi kepentingan pragmatisnya sendiri. Sejauh seorang kandidat memiliki kondite yang buruk dalam soal keberpihakan pada masyarakat miskin, maka sejauh itu pula publik mesti mengalihkan dukungannya. Masyarakat harus memiliki keberanian untuk membebaskan diri dari ketergantungan terhadap figur, mitos, dan sakralisasi individu, menuju platform kandidat presiden yang dianggap paling mewakili daily politics, yakni kepentingan pragmatis mereka. Mulai dari soal kesejahteraan (meliputi akses terhadap pendidikan murah, kesehatan, air bersih, dan lainnya), hingga hak-hak sipil seperti lampu penerangan, jalan yang tertata rapi, dan seluruh infrastruktur pendukung yang lain.

Jangan sampai terjadi, seorang presiden terpilih yang berasal dari resultan kekuatan konglomerat yang tak mencerminkan keberpihakannya pada publik. Apalagi kalau sampai didukung oleh--meminjam istilah Kwik Kian Gie--para konglomerat hitam.

Mempertahankan Optimisme Demokrasi Melalui Pemilihan Presiden Langsung

Satu langkah radikal telah berhasil menciptakan loncatan maju bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemilihan presiden langsung terimplementasikan dengan mengakomodasi sekurang-kurangnya 3 asas utamanya, yakni partisipasi, konstituensi, dan kontestasi.

Partisipasi, bukan semata-mata keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses politik. Melainkan lebih menekankan pada ruang pengaruh yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan publik. Sementara konstituensi memberikan perhatian terhadap kedekatan antara pemilih dengan aktor politik yang dipilih. Sedangkan kontestasi, menitikberatkan pada terbukanya ruang kompetisi yang lebih mencerminkan sistem politik yang sehat bagi warga negara. Tidak seperti masa lalu, di mana seorang kandidat presiden senantiasa tunggal, dan mengabaikan asas kontestasi.

Dari ketiga asas tersebut, cukupkah demokrasi memenuhi kebutuhan masyarakat?

Hans Dieter menegaskan, sama sekali tidak. Dalam pandangannya, demokrasi harus disempurnakan dengan menempatkan asas kongruensi, sebagai kelengkapan lainnya. Kongruensi menyuguhkan sebuah sistem politik yang mewajibkan para aktornya mengeluarkan kebijakan yang sama (kongruen) dengan kehendak warga negara. Dalam banyak kasus, memang banyak didapati kejanggalan dalam berdemokrasi, mengingat seorang aktor politik utama mengabaikan pokok-pokok kehendak warga negara setelah berkuasa. Janji-janji masa kampanye diabaikan, dan menjadi sekadar bahan bagi seorang kandidat presiden dalam kampanye berikutnya. Kampanye hanya sekadar repetisi ajang penyampaian program--namun tidak diterjemahkan pada tempatnya.

Karenanya, adalah penting untuk menyusun serangkaian agenda publik yang perlu medapatkan prioritas perhatian dari presiden terpilih. Yang dengannya, publik menjadikan agenda-agenda itu sebagai ukuran-ukuran pragmatis dalam pemilihan presiden 5 Juli mendatang. Berikut adalah beberapa pokok agenda yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kedua agenda ini mesti berjalan seiring dan selaras. Berbagai penelitian telah menginformasikan angka-angka kasus korupsi yang sangat mengejutkan, dan sudah sampai pada taraf yang sukar diterima akal sehat. Kekhawatiran Prof. Syafii Maarif yang menyebut Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai bangsa yang punah, tentu beralasan dengan melihat pada demoralisasi pejabat publik di hampir semua lini. Untuk mengawalinya, tentu agenda pemberantasan KKN membutuhkan kehadiran seorang pemimpin otentik--yakni pemimpin yang mampu menyelaraskan antara pikiran, kata dan perbuatan--untuk membongkarnya. Sejauh seorang kandidat presiden masih terjerat dengan berbagai persoalan masa lalu terkait dengan berbagai kejahatan ekonomi (politik dan kemanusiaan), maka sejauh itu pula pemberantasan kian sukar dilakukan. Jangankan membongkar kasus-kasus di masa lampau, demoralisasi itu bahkan akan terus bertahan hingga berurat akar di masa depan.

Untuk mendukung kebijakan semacam ini, seorang kandidat presiden juga perlu mengedepankan perilaku yang mengandung kearifan dan mengalokasikan kelapangan jiwa sebagai ruang empati terhadap penderitaan masyarakat.

Kedua, menitikberatkan pola pembangunan ekonomi yang berimbang, antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola kebijakan a la Rostow yang mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi, an sich, di Indonesia terbukti mengalami kegagalan akut. Trickle down effect tak berjalan sebagaimana mestinya, karena sentralisasi kapital hanya terdistribusi pada sebagian kecil masyarakat yang memiliki kedekatan dengan elit kepemimpinan nasional. Di samping pada saat yang sama, pembusukan terus terjadi akibat biaya rente yang mesti dibayarkan sebagai konsesi dengan poros utama kekuasaan.

Kecuali itu, seorang pemimpin politik mesti memiliki cadangan amunisi keberanian untuk melakukan kebijakan redistribusi kapital--dan bukan terus menerus melakukan rekapitalisasi melalui obligasi pemerintah kepada para pengusaha nakal. Krisis berkepanjangan yang ditunjang oleh hutang privat yang dinasionalisasi--sementara pada waktu yang sama berlangsung capital flight dan privatisasi aset nasional--menuntut kebijakan ekonomi baru yang lebih progresif dan berani mengambil keputusan. Termasuk saat berhadapan dengan kekerasan dari lembaga ekonomi internasional yang tak berpihak pada kebijakan ekonomi nasional. Proteksi selayaknya diberikan pada para pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan daya tahan dan saing mereka di pasaran. Kebijakan import beras, gula, dan garam yang merugikan petani di dalam negeri juga harus dihentikan untuk menekan kerugian berlapis yang dihadapi para petani di dalam negeri.

Ketiga, merekonstruksi kembali tatanan sosial melalui rekonsiliasi nasional, meneguhkan pluralisme, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Periode yang panjang di masa lalu memaradekan Indonesia yang serba seragam, tunggal, dan abai terhadap realitas keberagaman. Persoalan SARA lebih merupakan tabu yang haram disentuh, ketimbang sebagai fakta sosial yang semestinya didialogkan. Kesalingmengertian antar identitas perlu menyuguhkan cara lain berkomunkasi, dari koeksistensi menuju proeksistensi. Dari sekadar pengakuan bahwa terdapat perbedaan, menuju kesadaran untuk saling mendukung di tengah perbedaan yang ada.

Kecuali itu, rekonsiliasi juga harus dibangun tanpa mengabaikan pentingnya penegakan hukum. Kesediaan untuk saling memaafkan--tanpa harus melupakan, adalah kompensasi perdana menuju sebuah rekonsiliasi nasional. Termasuk di antaranya korban berbagai kejahatan kemausiaan di masa lalu, yang tetap harus dipenuhi hak-haknya atas keadilan.

Sementara, perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas juga harus mendapatkan jaminan kepastian. Karena keragaman yang berlandas pada identitas-identitas kebangsaan, suku, agama, ras, dan golongan--memberikan jaminan terhadap cara hidup dan berkomunikasi antar sesama yang jauh lebih berkualitas.

Tentu saja masih terdapat sejumlah agenda lain yang perlu mendapat perhatian dan prioritasnya masing-masing. Kebutuhan masyarakat bisa jadi berbeda, namun perumusan (agregasi) politik tetap dapat dilakukan sejauh kearifan masih disertai dalam mengelola berbagai kebijakan negara. Kepentingan masyarakat bukanlah tekstur tak berbentuk untuk diartikulasikan, kalau para presiden masih berkenan menghampiri masyarakat marjinal--seperti yang tengah mereka lakukan saat ini. Di saat-saat berkampanye.

_____________________________________

Terakhir, makalah ini saya tutup dengan karya dari Sutardji bertajuk Jangan. Sebuah refleksi yang, semoga, mengantarkan kita pada kesadaran untuk membangun kemanusiaan kita yang, mungkin, masih terlelap.

J A N G A N

oleh Sutardji Calzoum Bachri

Kita dari akar yang sama
dari pohon sejarah yang satu
kita dari bangsa yang sama
dari kemanusiaan yang satu

maka,
jangan berucap dengan peluru
jangan bergumam dengan dentuman
jangan berkata lewat batu
jangan sampaikan lewat pentungan

utarakanlah dengan mawar
dengan bijak tingkah lembut merdu
utarakanlah dengan sabar
asal dari nurani yang satu

INDONESIA PERLU SEGREGASI POLITIK

2004-03-14T07:17:00.000-08:00

Indonesia Perlu Segregasi Politik

Sumber: detik.com
Reporter: Eddi Santosa
Detikcom, 14 Maret 2004

Eddi Santosa - detikcom - Den Haag - Masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa di luarnegeri, perlu menyatukan tekad melakukan segregasi politik. Pisahkan para aktor politik lama dengan yang baru, dan pemilu 2004 inilah saatnya!

Demikian pendapat pengamat politik dan dosen Hubungan International Universitas Paramadina Jakarta, Agus Haryadi, yang diterima detikcom, Sabtu malam waktu Belanda atau Minggu (14/3/2004) WIB.

Haryadi yang sebelumnya menyampaikan pendapat tersebut dalam diskusi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Maastricht, Belanda, Rabu (10/3/2004) malam, mengatakan bahwa saat ini di Indonesia tidak ada segregasi (pemisahan) politik, tapi justru yang ada adalah koalisi dan negosiasi antara aktor politik lama dan baru. "Harus dibuat pemisahan yang jelas antara aktor politik lama dan baru, termasuk memisahkan secara jelas aktor baru yang berperilaku lama", tandasnya.

Menurut Haryadi, Indonesia seharusnya belajar dari sejumlah negara yang telah berhasil melewati masa transisi antara lain Afrika Selatan, Korea Selatan, Filipina dan Rumania. Kunci keberhasilan negara-negara tersebut, kata Haryadi, terletak pada langkah segregasi politik. "Melalui segregasi politik, perilaku politik politisi lama dilokalisasir sehingga tidak menular ke para politisi yang baru," ujar kandidat doktor pada Universitas Berlin itu.

Di samping itu, negara-negara tersebut juga melakukan migrasi politik yakni perubahan perilaku politik dari perilaku lama ke perilaku baru, penegakan hukum dan perhatian pada sektor pendidikan. Di Indonesia justru yang berubah hanya pelaku politik bukan perilaku, kata Haryadi.

Ironinya, kata dia, APBN 2003 malah hanya mengalokasikan 4 persen untuk sektor pendidikan. Itupun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan kebocoran sebesar 30 persen, paparnya.

Selain itu dari sisi penegakan hukum di Indonesia masih sangat jauh dari harapan dan bahkan praktik korupsi semakin tumbuh subur. Berdasarkan hasil survei lembaga Tranparancy Internasional di Berlin, Indonesia menduduki posisi ke-6 negara terkorup di dunia.

Haryadi mengingatkan, berdasarkan hasil penelitian UNDP ditemukan bahwa tidak ada korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan. Hasil penelitian UNDP membuktikan bahwa tidak ada korelasi antara demokrasi dan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan dapat diwujudkan jika ada penegakan hukum dan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan, jelas Haryadi yang juga peneliti UNDP Jakarta.

Karena itu, berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2004, Haryadi menghimbau mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri untuk secara tegas memberikan sikap terhadap situasi politik dan pemerintah terutama dalam upaya segregasi politik.

Pemilu 2004 sangat penting untuk menentukan seperti apa pemimpin-pemimpin Indonesia mendatang yang dipilih rakyat. Pemilihan presiden, kata dia, juga merupakan kesempatan untuk memilih pemimpin bangsa yang kuat dalam pengertian baik moralnya dan memiliki keberanian untuk memberantas korupsi di Indonesia. **(es)**

MAKLUMAT SERIKAT PEKERJA KERAH PUTIH

2002-05-01T09:07:00.000-07:00

M a k l u m a t
Serikat Pekerja Kerah Putih Jakarta
(Sikap - Jakarta)

Perjuangan buruh di Indonesia, sudah melalui tahun-tahun yang berat, tetapi masih juga belum menunjukkan perubahan yang mendasar, baik dalam perimbangan daya tawarnya terhadap pemilik modal, maupun perubahan pada dirinya sendiri dan pengorganisasian kedalam dirinya sendiri di tingkat nasional.

Menimbang kembali gerakan buruh Indonesia, maka kita masih melihat bahwa potensi gerakan masih belum tergali sepenuhnya dan pusat-pusat kekuatannya masih berserak.

Salah satu elemen kekuatan buruh Indonesia, sesungguhnya adalah buruh kerah putih. Sayangnya elemen ini sampai sekarang belum terintegrasi secara penuh kedalam mainstream gerakan buruh di Indonesia. Buruh selalu identik dengan buruh pabrik, padahal definisi buruh mencakup semua lapisan yang menjual tenaga dan gagasannya kepada para pemilik modal untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk upah dan gaji. Dan karenanya, buruh kerah putih, seharusnya masuk kedalam gerakan buruh secara keseluruhan.

Serikat Pekerja Kerah Putih Jakarta (SIKAP - Jakarta) dibentuk untuk menjawab kebutuhan pemusatan kekuatan buruh di Indonesia dan wadah bagi perjuangan buruh kerah putih yang, meskipun berbeda dalam detil dan mungkin isu dengan buruh kerah biru, namun esensinya tetap sama–-yaitu; memperjuangkan kesejajaran tawar-menawar kepentingan dengan pemilik modal.

Sejarah gerakan buruh kerah putih di Indonesia, atau lebih spesifik lagi pada masa Orde Baru, boleh dibilang masih sangat baru. Barangkali, awalnya ditengarai oleh konflik keras di dalam tubuh HSBC beberapa tahun yang lalu. Kasus ini menyentakkan
kesadaran kita bahwa dimanapun kapital selalu memiliki logika sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri.

Sayangnya, semenjak peristiwa itu, pengorganisasian buruh kerah putih secara lebih meluas tidak terjadi. Tidak kita temukan pendidikan dan proses ideologisasi yang meluas yang dapat memperbesar lingkar gerakan buruh kerah putih. SIKAP-Jakarta, dibentuk untuk melanjutkan proses pembangunan kekuatan gerakan buruh, terutama di lingkaran buruh kerah putih dan membangun solidaritas bersama dengan elemen-elemen buruh yang lain.

Tahun ini, SIKAP-Jakarta mengedepankan beberapa isu yang masih merupakan respon terhadap situasi pasca-krisis dan pra-pemulihan ekonomi Indonesia. SIKAP-Jakarta mendesak agar kemakmuran dibagi secara lebih rata dan kesulitan ekonomi
ditanggung bersama-sama. SIKAP-Jakarta mendesak agar pekerja dilindungi sehingga memiliki rasa aman, bukan hanya secara fisik melalui program keamanan lingkungan kerja, namun juga keamanan psikologis dalam bentuk KEPASTIAN. Kepastian sangat mahal dalam masa-masa krisis semacam ini, sementara hal inilah yang tepat dibutuhkan oleh pekerja. Hal ini diterjemahkan kedalam tiga tuntutan keluar:

(1) Stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK adalah bentuk dari ketidakberdayaan buruh dalam mempertahankan diri dari penjara sistem kapitalis. PHK selalu menempatkan buruh sebagai mesin pengerukan keuntungan, lalu setelah tak ada lagi yang bisa diperas, ketika pengambilan keputusan di tingkat pemilik modal keliru hingga menimbulkan kerugian perusahaan, buruh menjadi target pertama pembayar kesalahan.

(2) Akhiri sistem kontrak.

Sistem kontrak mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh banyak perusahaan perkebunan si Sumatera Timur (Aceh, Sumatera Utara, dan Riau), dengan mendatangkan koeli-koeli kontrak dari tanah Jawa, untuk dihisap energinya bagi kepentingan pemodal. Sistem kontrak ini makin banyak terjadi, antara lain untuk tenaga dokter dan guru di daerah-daerah terpencil, dengan tingkat penggajian minim dan bahkan pembayaran gaji yang tertunda-tunda. Sistem kontrak harus diganti dengan sistem yang lebih manusiawi, dengan menempatkan buruh sebagai salah satu pemilik perusahaan, sekecil apapun itu.

(3) Saham untuk pekerja.

Saham merupakan senjata pemilik modal untuk mengarahkan buruh sesuai dengan keinginan pemiliknya. Ketika pemilik saham hanya ongkang-ongkang kaki di seberang lautan, buruh bersimbah keringat, menghadapi beban pekerjaan yang berat, dan resiko kehilangan pekerjaan. Ketika pemilik saham mendapatkan banyak keuntungan, dan perlindungan, baik lewat UU nasional atau UU internasional, buruh hanya kebagian sebagai penonton. Salah satu mekanisme perlindungan terhadap buruh adalah kepemilikan atas saham, dengan ganti kerja keras yang diberikan.

(4) Bangun Solidaritas: Buruh menuju parlemen!

Hal lain yang menurut SIKAP-Jakarta mendesak adalah perlunya pemusatan kekuatan buruh nasional untuk memperjuangkan kepentingan pekerja baik didalam masyarakat sipil maupun masyarakat politik. Ini diterjemahkan menjadi tuntutan keempat, yang sesungguhnya merupakan desakan kedalam, desakan kepada gerakan buruh sendiri untuk mengkonsolidasikan diri.

Selain berseraknya kekuatan buruh, SIKAP-Jakarta juga melihat adanya kecenderungan bahwa partai-partai politik yang berkuasa saat ini tidak memperjuangkan kepentingan buruh. Sebagai jawaban, buruh perlu membangun kekuatan diri sendiri untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Kalau tidak mungkin melalui serikat-serikat pekerja pada tingkat mikro, mustinya bisa dilakukan melalui kepesertaan di parlemen dalam berbagai aras dan jalur, baik sebagai kekuatan pressure groups, maupun dengan tidak menutup diri sebagai kekuatan politik. Sudah saatnya buruh bukan lagi menjadi korban kepentingan politik, melainkan memimpin dirinya sendiri untuk terjun di dunia politik.

Atas dasar semua itu, SIKAP-Jakarta menyerukan:

1. Stop PHK!
2. Akhiri Sistem kontrak!
3. Saham Untuk pekerja!
4. Bangun Solidaritas: Buruh Bersatu Menuju Parlemen!

Jakarta, 1 Mei 2002
SIKAP-Jakarta

Contact Person:
Ciptadi Sukono (0812-9030451)
Martin Manurung (0811-982883)
Indra Jaya Piliang (0816-1605742)
Coen H. Pontoh (0818-496667)
Agus Haryadi(0812-8070666)
Azwar Zulkarnaen (0811-922725)

KECEPATAN, KETEPATAN, PERDEBATAN

2001-09-01T17:16:00.000-07:00

Kecepatan, Ketepatan, Perdebatan

Oleh: ANDREAS HARSONO et.al.

SENIN siang 23 Juli 2001. Televisi berlomba-lomba menyiarkan sidang istimewa MPR dan mendatangkan komentator di studio masing-masing. SCTV mendatangkan Solahuddin Wahid dari Nahdlatul Ulama. Stasiun lain kebanyakan mendatangkan pembicara dari kubu anti-Wahid. TPI mendatangkan Indria Samego dari LIPI, Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia, dan Salim Said.

SCTV mendatangkan Solahuddin bersama Hasnan Habib, pensiunan letnan jenderal, Ryas Rasyid, rektor sebuah perguruan tinggi dan mantan menteri kabinet Wahid, dan Daniel Sparingga dari Universitas Airlangga. Metro TV mendatangkan Rizal Mallarangeng dari Center for Strategic and International Studies, Denny J.A. dari Universitas Jayabaya serta Hamid Awaluddin dari Partai Golkar.

RCTI mendatangkan Eep Saefulloh Fatah. Anteve mendatangkan Alifian Mallarangeng dan Agus Haryadi dari CPPS-Paramadina. Kalau ada dua nama Mallarangeng di sini karena mereka memang kakak-beradik. Alifian adalah kakak sulung Rizal. Keduanya kuliah di ilmu sosial dan politik Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan studinya sama-sama di Ohio State University di bawah bimbingan Bill Liddle, seorang akademisi Amerika Serikat dengan spesialisasi Indonesia.

Pilihan-pilihan ini tampaknya tak memuaskan semua orang. Wakil direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Enceng Sobirin Nadj. termasuk salah satunya.

"Sungguh tak adil bahwa pengamat-pengamat yang tampil di televisi notabene adalah mereka yang anti-Gus Dur. Menurut saya, mereka ini lebih pas disebut sebagai pemain-pengamat, karena mereka tak segan-segan turut bermain dalam permainan politik menjatuhkan Gus Dur," kata Sobirin.

"Tidak kritis terhadap tentara. Itu jelas sekali," kata Koekeritsz dari Forum Demokrasi.

Zuhairi dari Lakpesdam Nahdlatul Ulama melihat pilihan para komentator itu dari sudut pandang "perebutan kekuasaan" antara Islam tradisional dan Islam modernis. Menurutnya alumni Ohio State University kebanyakan berlatar belakang Islam modernis.

"Nah persoalannya, selama ini tidak cukup ada dialog antara teman-teman berbasis Islam modernis dan teman-teman dari kalangan tradisionalis."

"Mereka berpikir kalau Gus Dur semakin berkuasa, otomatis mereka tidak punya banyak peluang untuk berkembang. Di sini ada gambaran tentang persaingan antara Ulil Abshar-Abdalla dan rekan-rekannya yang modernis. Ulil itu sebagai intelektual muda Islam sangat cepat melejit. Sementara teman-teman segenerasinya tidak mengalami hal yang sama."

"Mereka menganggap kalau Gus Dur tetap berkuasa akan semakin banyak lagi anak-anak muda NU yang melejit mewarnai dinamika intelektual, keagamaan, dan politik di Indonesia. Saya menangkap ada kekhawatiran seperti itu," kata Zuhairi.

Menurut Hersubeno Arief, Metro TV mencoba mengatasi kurang beragamnya sumber mereka pada Selasa 24 Juli 2001. Mereka mencari Ulil Abshar-Abdalla, orang nomor satu Lakpesdam NU, tapi Ulil sedang berada di Amerika Serikat. Mereka menggantinya dengan Ahmad Sahal dari jurnal kebudayaan Kalam. Sahal dari latar belakang keluarga Nahdlatul Ulama.

Zuhairi mengatakan Sahal memang warga Nahdlatul Ulama tapi tak banyak terlibat dan mengikuti secara langsung perkembangan-perkembangan yang terjadi di Nahdlatul Ulama.

"Saya kira ini kecelakaan betul Metro TV. Mestinya media mengetahui hal-hal seperti ini. Apakah benar seseorang itu merepresentasikan suara anak-anak muda NU secara umum? Karena sesungguhnya Sahal diundang untuk melihat bagaimana sih sebenarnya suara anak muda NU."

Menurut Zuhairi ada dua penjelasan ketakrepresentasian itu. Pertama Metro TV tidak memahami peta perkembangan di Nahdlatul Ulama. Kedua, ada kesengajaan menghadirkan tokoh-tokoh dari luar maupun dalam Nahdlatul Ulama yang mau bicara kritis atau negatif tentang Nahdlatul Ulama dan Gus Dur.

Kerangka yang muncul di media adalah kaum nahdliyin kurang berpendidikan, orang desa, dan bakal mengamuk bila Gus Dur dijatuhkan. Ternyata kekhawatiran itu tak terjadi. Penjagaan gedung parlemen terkesan malah berlebihan. Apakah media kecele dengan asumsi-asumsi mereka? Hermawan Sulistyo mengatakan dekrit dikeluarkan sebagai lambang gerakan moral melawan tren bahwa demokratisasi Indonesia kembali ke model Orde Baru.

Hersubeno Arief dan Rizal Mallarangeng membantahnya. Tidak ada konspirasi. "Lawan Gus Dur adalah prinsip demokrasi. Kikiek bilang dekrit moral. Itu juga omong kosong. Itu dekrit politik. Nggak ada soal moral di situ," kata Mallarangeng. Hersubeno mengatakan bahwa latar belakangnya sendiri adalah seorang nahdliyin.

Ya bagaimana lagi? Mungkin persoalannya memang sudah terlalu terpecah. You take it or you leave it. Th. Yacob Koekeritsz, aktivis Forum Demokrasi, memilih mematikan televisi ketika talk show Metro TV sedang berjalan antara Rizal Mallarangeng dan Ahmad Sahal.

GERAKAN MAHASISWA TAK SEPERTI DULU

2001-01-29T17:20:00.000-08:00

Gerakan Mahasiswa Tak seperti Dulu

Kompas, Senin, 29 Januari 2001

AKSI-aksi mahasiswa yang belum lama surut dalam beberapa hari terakhir muncul kembali. Akumulasi mahasiswa yang terlibat dalam aksi turun ke jalan terus bertambah, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di sejumlah kota besar lainnya. Gelombang mahasiswa yang bergerak menuju Gedung MPR/ DPR Senayan makin membesar dan diperkirakan akan terus memuncak dalam minggu ini. Mahasiswa dengan warna-warni jaket dan polah-tingkahnya kembali tampil di layar televisi, surat kabar, dan majalah-majalah. Akankah peristiwa dramatik yang masih sangat segar dalam ingatan kita, ketika mahasiswa berbondong-bondong menguasai gedung para wakil rakyat yang berakhir dengan tersingkirnya seorang presiden dari kekuasaannya, berulang kembali?

GERAKAN mahasiswa tahun 2001 tidak sama sebangun dengan gerakan yang muncul di tahun 1998. Pada awal tahun 1998 belum ada tanda-tanda yang cukup berarti yang bisa ditangkap bahwa mahasiswa akan bergerak dalam jumlah yang masif dan cukup kuat untuk menantang penguasa otoriter Orde Baru yang telah bercokol selama 32 tahun. Ketika Soeharto dikukuhkan kembali oleh MPR yang dipimpin mantan Menteri Penerangan Harmoko untuk ketujuh kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia, baru sejumlah kecil mahasiswa yang mulai resah dan melakukan konsolidasi. Namun, sekonyong-konyong gerakan itu muncul bagaikan bola salju, makin membesar dan makin cepat bergulir.

Diawali dengan bentrokan dengan aparat kepolisian dan militer yang masih represif pada 2 Mei 1998, gerakan itu dengan cepat menular ke semua kampus. Penembakan terhadap empat mahasiswa Trisakti 13 Mei 1998, yang hingga kini belum tuntas diungkap, semakin mengobarkan semangat perlawanan mahasiswa. Puluhan ribu mahasiswa pada 18 Mei menyerbu Senayan dan gelombang itu makin membesar hingga Soeharto terpaksa meletakkan jabatan kepresidenannya.

Aksi-aksi mahasiswa terus berlanjut hingga terpilih duet Presiden Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan umum yang dinilai cukup demokratis. Setelah itu gerakan mahasiswa tinggal riak-riak kecil yang tidak jelas lagi target dan tidak didukung oleh visi yang luas. Namun, dalam beberapa hari terakhir gelombang aksi mahasiswa marak kembali.

Berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 1998 yang lebih didominasi oleh gerakan di luar kampus, aksi-aksi mahasiswa saat ini diawali dengan keterlibatan para aktivis organisasi formal kampus, baik yang tergabung dalam senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, maupun keluarga mahasiswa. Mereka adalah para aktivis yang umumnya berafiliasi dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) atau Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Keterkaitan itu dapat dengan mudah ditangkap dengan mendengarkan yel-yel dan lagu-lagu yang dinyanyikan ketika aksi maupun dari ukuran yang dipergunakan, yakni enam visi reformasi. Enam visi reformasi yang dimaksud adalah pencabutan Dwifungsi TNI/Polri, amandemen UUD 1945, otonomi daerah, supremasi hukum, pembudayaan demokrasi, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya.

Sejak 15 Januari 2001, para aktivis lembaga formal kemahasiswaan ini bergerak dengan atribut-atribut kampusnya menyerukan dukungan terhadap Pansus Buloggate dan Bruneigate serta mengingatkan kembali enam agenda reformasi yang mereka perjuangkan. Para aktivis itu menolak dikategorikan dalam kelompok massa anti-Presiden Abdurrahman Wahid, meski dalam orasi mereka sangat kritis dan memberi nilai negatif kepada Abdurrahman Wahid. Bahkan dalam orasi maupun yel-yel mereka sering telontar tuntutan agar Abdurrahman Wahid mengundurkan diri.

***

KESATUAN-kesatuan aksi yang tidak berbasis agama, seperti Forum Kota, Jaringan Kota, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi (Gempur), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Jaringan Kota, dan berbagai kesatuan aksi lainnya yang muncul setelah Soeharto tumbang belum memberikan sumbangan signifikan dalam gelombang aksi mahasiswa hari-hari ini. Mereka tengah berkonsolidasi untuk menyuarakan kembali tuntutan penghancuran Orde Baru, pengadilan Soeharto dan kroninya dalam mahkamah rakyat, dan pembubaran Partai Golkar. Dalam gelombang aksi yang berlangsung hingga akhir pekan lalu, baru sejumlah kecil mahasiswa yang turun ke jalan, sebagian lagi masih bersikap menunggu.

Akan tetapi, Jumat 26 Januari, di tengah gelombang mahasiswa dan massa anti-Abdurrahman Wahid, muncul sebuah kesatuan aksi baru yang menamakan diri Komite Mahasiswa Indonesia (KOMI). Tidak berbeda dengan para aktivis organisasi formal mahasiswa yang dapat diidentifikasi dengan mudah dari kelompok mana, asal-usul mereka dapat ditebak dengan mudah dengan mendengarkan jargon-jargon, yel-yel, dan lagu-lagu yang dinyanyikan. Tokoh-tokoh gerakan yang ada dalam KOMI merupakan para pemain lama yang dulu bergabung dalam Forum Kota, Famred, dan lain-lain. Namun, sebagian besar yang terlibat dalam KOMI memiliki keterkaitan dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang memiliki hubungan erat dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Arif, aktivis KOMI, mengatakan bahwa kekisruhan politik yang terjadi selama ini dibuat oleh Orde Baru baik melalui teror bom, disintegrasi, maupun gerakan-gerakan politik lainnya. Orde Baru ingin agar kekuasaan kembali ke tangannya. Menurut Arif, mahasiswa yang terlibat dalam gerakan anti-Abdurrahman Wahid ada kaitannya dengan pudarnya organisasi kemahasiswaan berbasiskan agama dalam memonopoli sumber-sumber dana dari Bulog, Pertamina, dan badan-badan usaha milik negara lainnya. "Mereka lebih berorientasi pada kekuasaan," kata Arif yang juga ketua PMII Jakarta Timur itu.

Kaum "veteran" gerakan mahasiswa tahun 1998 masih sangat menentukan dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut. Ada di antara mereka yang terlibat langsung dalam aksi namun ada juga yang sekadar menempatkan diri sebagai pengatur strategi dan sumber referensi. Sebagian besar di antaranya adalah tokoh-tokoh mahasiswa yang kelulusannya tertunda-tunda dan kuliahnya terkatung-katung atau mereka yang telah lulus tetapi tidak kunjung memperoleh pekerjaan.

"Gus Dur tidak bisa menjamin kehidupan saya. Sampai sekarang saya belum juga dapat pekerjaan," ujar seorang lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, yang ditemui saat berbincang-bincang dengan sejumlah aktivis mahasiswa yang akan menggelar aksi mendukung Pansus Buloggate dan Bruneigate.

***

KEKUATAN gerakan mahasiswa yang bergerak saat ini tidak banyak berbeda dengan polarisasi yang terjadi yang terjadi di tingkat elite politik. Mereka terpecah dalam kelompok anti-Abdurrahman Wahid, pendukung Abdurrahman Wahid, dan kelompok di tengah yang masih ragu-ragu. Kehadiran mereka dimeriahkan dengan sejumlah massa demonstran bayaran dan massa yang digerakkan oleh partai politik, yang mungkin akan terus bertambah dalam pekan ini. Kemurnian gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral makin diragukan. Mereka tidak banyak berbeda dengan massa rakyat yang mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan elite politik yang mengutamakan kekuasan. Dalam keadaan seperti itu tidak mudah gerakan mahasiswa tahun 2001 dapat merebut hati rakyat pada umumnya. Peran sebagai gerakan moral jangan-jangan direduksi menjadi sekadar kerumunan massa pengikut.

Dulu gerakan mahasiswa yang terserpih-serpih, tanpa pemimpin, menjadi sebuah mozaik yang membentuk kesatuan gerakan untuk meruntuhkan sebuah rezim yang lalim. Serpihan-serpihan itu kini tidak membentuk sebuah mozaik yang membuat orang kagum tetapi menjadi bagian dari sebuah kekuatan dan masyarakat yang terbelah.

Agus Haryadi, mantan aktivis Forum Salemba, mencoba menjelaskan mengapa gerakan mahasiswa yang ada sekarang tidak satu seperti dulu. Gerakan Mei 1998, kata Agus, memiliki musuh yang jelas, yakni Soeharto. Apa yang terjadi sekarang tidak berbeda dengan gerakan tersebut. "Sama seperti dulu, semula banyak mahasiswa yang takut dan ragu-ragu. Sekarang ini kita tengah menuju kristalisasi pendapat di kalangan mahasiswa. Ketika angin berembus cukup kuat, saya yakin mereka juga akan ikut," kata Agus yang masih menjalin hubungan dekat dengan para aktivis organisasi formal kemahasiswaan.

Fanni, aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, mengemukakan, gerakan mahasiswa saat ini memang agak berbeda dengan gerakan tahun 1998. Pada tahun 1998 ada musuh bersama yang sama. Namun saat ini yang dipermasalahkan adalah tata nilainya. Namun, Fanni mengelak bahwa gerakan para aktivis organisasi formal kemahasiswaan yang ada saat ini terkait dengan KAMMI atau HMI. "Kami berjalan sendiri, kami punya visi sendiri, yang menjadi ukuran kami adalah enam visi reformasi. Ketika agenda itu tidak dijalankan, apakah oleh Presiden atau MPR, kami akan terus bergerak," ujarnya.

Masinton, aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), menuduh para aktivis organisasi formal kemahasiswaan telah menjadi partisan politik. Mobilisasi massa mahasiswa dengan isu Buloggate dan Bruneigate, menurut dia, patut dipertanyakan. Alasannya, kalau mau jujur DPR mestinya juga menuntaskan kasus penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai ratusan trilyun rupiah, bukannya terpaku pada penyimpangan dana Yanatera Bulog. "Mahasiswa sekarang memang sudah jadi partisan politik. Mereka itulah dulu para pendukung kekuasaan BJ Habibie," kata Masinton.

Namun, menurut Agus Haryadi, tuduhan itu tidak beralasan karena aktivis organisasi formal kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Salemba maupun badan-badan eksekutif mahasiswa bersikap kritis terhadap pemerintahan Habibie dan memperjuangkan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Itu justru tidak dilakukan oleh Forkot dan lain-lainnya yang justru menyuarakan penolakan terhadap pemilu.

Fadjroel Rachman, anggota Presidium Forum Pascasarjana UI, berpendapat bahwa mayoritas mahasiswa yang menyuarakan pembubaran Orde Baru dan Golkar bukan berarti mereka pendukung Abdurrahman Wahid. Mahasiswa, kata Fadjroel, mengetahui bahwa dalang konflik elite politik saat ini adalah Golkar. Golkar memanfaatkan konflik politik untuk melindungi diri dari upaya-upaya semua elemen yang ingin menjalankan reformasi dan demokrasi.

"Bila Gus Dur terbukti secara hukum terlibat, mahasiswa tentu akan menuntut ia mundur. Namun bila tidak, seruan mahasiswa terhadap pembubaran Golkar akan makin gencar," kata Fadjroel.

Akan tetapi, Aznil, mahasiswa Universitas Mercu Buana yang pernah dihajar aparat saat bersama delapan kawannya hendak menerobos Istana semasa kekuasaan Habibie, menyatakan bahwa gerakan mahasiswa saat ini telah cacat. Mahasiswa terjebak dalam blok-blok politik, baik yang anti-Abdurrahman Wahid dengan dibungkus isu dukungan terhadap Pansus Buloggate dan Bruneigate ataukah para pendukung Abdurrahman Wahid. Mestinya gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral berpihak pada rakyat, independen, dan tidak ikut dalam blok-blok politik.

"Saya kira rakyat sudah muak dengan gerakan mahasiswa. Perjuangan mahasiswa selama ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan elite. Mereka lupa bahwa demokrasi ini dibangun di atas darah, keringat, dan nyawa teman-teman," kata Aznil. (wis/win)

BRIGHT FUTURE OF KOREAN YOUTH MOVEMENT

2000-08-28T01:45:00.000-07:00

BRIGHT FUTURE OF KOREAN YOUTH MOVEMENT

Pyongyang, August 28 (KCNA) -- The members of the delegation of the Young Communist League of Norway and the Indonesian youth delegation in interview with KCNA on Thursday, said that the future of the Korean youth movement led by the great man is glorious and bright.

They said in unison that General Secretary Kim Jong Il set a model of the youth movement for the world. Bjornar Kjonli, head of the delegation of the Young Communist League of Norway, said that Kim Jong Il instituted August 28 as Youth Day, and put forward the youth as a vanguard of the era and the most vibrant unit of society and is leading them.

Kjell Moen, member of the central committee of the Young Communist League of Norway, said that the youth problem was solved brilliantly in Korea and that the Korean youth are playing their vanguard role in defending the best man-centred socialist system and performing the feats in the revolution and construction.

Agus Haryadi, head of the Indonesian youth delegation, noted that the young Korean people are displaying the self-sacrificing traits for society, collective and socialist construction.

FORSAL: PEMERINTAHAN GUS DUR TAK SESUAI REL DEMOKRASI

2000-01-19T18:12:00.000-08:00

Forsal: Pemerintahan Gus Dur Tak Sesuai Rel Demokrasi

Berita Rabu, 19 Januari 2000, 10:39 WIB

Jakarta -- Forum Salemba (Forsal) akan memberikan ultimatum pada Gus Dur dalam 100 hari pemerintahannya, karena pemerintahan baru ini, terlihat tidak sesuai dengan rel demokrasi.

Hal itu dikemukakan tokohnya Agus Haryadi kepada Berpolitik.com pagi ini. Sementara itu mereka masih menahan diri untuk bergerak di luar kampus.

Pemerintahan Gus Dur-Mega menurut Agus yang juga mahasiswa MIPA UI ini, Gus Dur dalam kepemimpinannya terlihat elitis dan feodal. Kepemimpinan feodalnya ini terlihat karena ia menganggap berdarah biru NU.

Menurutnya, Gus Dur tidak sesuai dalam perilaku dan ucapannya, dia sering ngomong demokrasi tapi dia ternyata tidak egaliter dan tetap feodalistik. Seperti kritik yang ditujukan kepadanya, dianggap sebagai aksi makar atau kudeta. Di samping itu, Gus Dur seharusnya tidak lagi bersikap sektarian di mana bila masyarakat mengkritiknya, Gus Dur menggunakan massanya yaitu NU dan PDI-P untuk melakukan serangan balik, padahal kritik dari masyarakat itu ditujukan dari publik untuk kekuasaan. Begitu juga dengan Mega, bila dikritik massanya ikut marah.

Dalam masalah Maluku, Agus mengkritik Gus Dur yang sangat lamban dalam menyelesaikannya. Bila dalam kasus Doulos satu orang mati, Gus Dur mengintervensi dengan kekuasaannya secara cepat, tapi dalam kasus Maluku malah berlarut-larut.

Menurutya, karena berlarutnya masalah itu, kasus Ambon menjadi merembet ke Mataram, di samping itu juga Gus Dur masih menggunakan cara-cara kekerasan struktural sebagaimana Soeharto dan Soekarno, sehingga sebenarnya tidak beda antara pemerintahannya dengan ORBA dan ORLA.

Tentang keberadaan Mega menurut Agus, hal itu tidak banyak pengaruhnya. "Ada atau tidak ada Mega, tidak ada pengaruhnya dalam pemerintahan," kata Agus. Mega menurutnya masih terjebak dalam eforia tersingkirnya dari istana. Sehingga ketika kembali ke istana ia terperangah dan menikmati hal-hal itu. Seperti liburannya ke Hongkong ketika masyarakat Indonesia ditimpa berbagai krisis.

Melihat kenyataan itu, lanjut Agus, Gus Dur sebenarnya hanyalah otoritarianisme wajah baru. Ia juga menyoroti secara tajam ekonomi yang dikembangkan oleh Gus Dur, pengangkatan Sofyan Wanandi, Subiakto Tjakrawerdaya, dan Emil Salim yang jelas-jelas pada waktu ORBA memberikan kontribusi kerusakan ekonomi, namun tetap dipilihnya.

Menurutnya, secara sadar atau tidak sadar, Gus Dur telah melakukan kronisme baru dan mengesampingkan masalah moral dalam ekonomi dan kekuasaan. Di samping itu juga, Gus Dur mengabaikan ekonomi kerakyatan.

Tentang keberadaan Mega sebagai pendamping Gus Dur, tokoh Salemba itu mengatakan, tidak ada gunanya dengan manajerial yang kacau di kabinet itu. Harusnya Mega membantu mengambil alih dan tidak hanya senyum ke sana-sini. "Apakah tugas Wapres cuma senyum kepada publik, kalau begitu anak kecil juga bisa melakukan itu," kata Agus tokoh Forsal yang akan melakukan demonstrasi dalam 100 hari Pemerintahan Gus Dur-Mega. *** (Num)

ULTIMATUM SALEMBA

1999-11-06T09:19:00.000-08:00

ULTIMATUM SALEMBA

Mencermati gejolak yang terjadi dalam kehidupan DEMOKRASI di Indonesia sebagai parameter terlaksananya reformasi, serta ketidakseriusan rezim yang berkuasa saat ini untuk sungguh-sungguh menjalankan semangat REFORMASI, dikhawatirkan menjadikan SIDANG ISTIMEWA sebagai ajang konsolidasi kekuatan status quo, maka dengan ini kami mengultimatum SIDANG ISTIMEWA MPR :

(1). ADILI SOEHARTO DAN KRONI - KRONINYA.

(2). HAPUSKAN DWI FUNGSI ABRI.

(3). CABUT PANCASILA SEBAGAI ASAS TUNGGAL.

(4). PASTIKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS.

Demikian ultimatum ini.
Semoga Allah merestui perjuangan bangsa ini.

Salemba,
6 Nopember 1998

FORUM SALEMBA
UNIVERSITAS INDONESIA.

MITOS KEPRESIDENAN PUN RUNTUH DI SALEMBA

1999-05-09T05:37:00.000-07:00

MITOS KEPRESIDENAN PUN RUNTUH DI SALEMBA

Polemik kandidat presiden kini menjadi tontonan politik. Padahal dulu dianggap tabu, seolah terlalu suci. Siapakah yang berpeluang jadi Presiden keempat RI?

Nomor 11/I, 9 Mei 1999
Majalah Gamma
Laporan oleh Bersihar Lubis

JUTAAN penduduk Indonesia, barangkali, terharu menyaksikan debat kandidat presiden yang mulai pekan silam marak di televisi partikelir. Seorang di antaranya adalah Andi Alfian Malarangeng, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Uniknya, doktor politik berkumis rapi itu menonton debat yang ditayang-ulang oleh SCTV tersebut ketika ia bertugas nun jauh di Samarinda, Sabtu pekan lalu.

"Teman-teman di Forum Salemba UI patut diacungi jempol," kata Andi, ketika ditelepon wartawan Gamma, Taufik Rinaldi, dari Jakarta. Debat yang menggelitik, antara Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Selasa pekan lalu, terasa sebebas orang menghirup udara. Inilah polemik sesama calon presiden yang asyik beradu visi, meski dengan kelemahan di sana-sini. Tak seperti di zaman Orde Baru: bicara soal ini seolah sesuatu yang terlalu suci. Siapa dapat melupakan betapa dulu Soeharto didukung ritus kebulatan tekad dan doa politik dari multiormas, lembaga, dan partai dari seantero negeri? Seakan tabu bila ada sosok lain yang lancang mencalonkan diri sebagai presiden.

Amien, sang Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), malah menikmatinya sebagai pemanasan sebelum kampanye pemilihan umum (pemilu) tiba. Lelucon segar berhamburan jauh dari ketegangan. Tak ada yang waswas akan dipanggil intel, meskipun Agus Haryadi, Ketua Forum Salemba, mengaku diteror akan dibom bila acara itu berlangsung juga. "Ada yang meneleponiku bahwa akan ada sniper yang menembak para kandidat yang berdebat," kata Agus kepada Ari Sutanti dari Gamma. Tapi, gertakan itu berlalu bagai angin.

Mulai pekan lalu, rakyat Indonesia agaknya merasa lega, karena disuguhi tontonan tentang sejarah yang tengah diubah. Simaklah, RCTI mulai pula menayangkan acara serupa sejak Jumat pekan lalu, empat hari berturut. Sosok Amien, Yusril, Gus Dur, Akbar Tanjung, dan sejumlah calon presiden lainnya akan tampil merangsang saraf politik anak negeri ini.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akan meluncurkan drama serupa di Hotel Regent, Jakarta, Sabtu pekan depan. Debat yang juga disangga dana dari Asia Foundation dan menampilkan lima figur kandidat presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga akan disiarkan langsung stasiun ANteve dan TVRI. Konon, Forum Salemba akan kembali menggelarnya lagi saat minggu tenang, setelah kampanye pemilu.

Sementara itu, Universitas Sumatera Utara, Medan, dan Universitas Hasanuddin, Ujungpandang, juga akan menggelar acara serupa bulan ini. Mahasiswa dari dua kota itu rupanya tak mau ketinggalan dengan Keluarga Mahasiswa ITB, yang merintis acara itu pada 22-23 April silam di Bandung. Mahasiswa Indonesia memang tengah mengukir sejarah baru itu. Bukankah juga mereka yang "memaksa" Soeharto lengser pada 21 Mei tahun lalu?

Antusiasme publik terhadap debat calon presiden ternyata hangat. Aula Fakultas Kedokteran UI, yang cuma berkapasitas 300 orang, dijejali 1.000 orang. Jadinya, semua kandidat belumur keringat. Belum lagi massa pendengar di luar gedung (ada mahasiswa, massa partai, ada masyarakat umum, yang berjumlah sekitar 7.000 orang) yang difasilitasi siaran televisi dan pengeras suara. Meski ada pelbagai massa partai yang datang dengan atribut berbeda, tak ada bentrokan sekalipun tokoh mereka saling menyindir. "Cuma saling bersorak "hu-hu-hu". Wah, elegan benar," kata Agus Haryadi.

Gelora apakah itu? Sebetulnya, fenomena ini telah dimulai Presiden B.J. Habibie ketika didebat oleh mahasiswa di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Maret silam. "Kemarin Habibie juga diinterupsi mahasiswa di Malang," kata Eep Saefulloh Fatah, moderator debat di Salemba itu, kepada Gamma. Di masa Orde Baru, mahasiswa yang nekat itu bisa dituduh subversif. Lalu, dicampakkan ke bui. Tapi, Habibie berlatar teknolog yang rasional dan nonfeodalis itu tentu tak melakukannya.

Memang, rakyat Indonesia kini tengah mengarungi gelombang masa depan yang mendebarkan. "Rakyat ingin presiden kelak tak lagi diragukan kemampuannya mengatasi krisis bangsa," kata Agus Haryadi. Jadi, ibarat besi, mumpung masih panas, tentu bisa ditempa ke arah yang disukai rakyat. "Jangan lagi seperti membeli kucing dalam karung," kata Eep bertamsil. Artinya, peluang bagi otoritarianisme harus disumbat.

Membludaknya penonton debat di Salemba itu, dan yang bergairah menontonnya di televisi, juga membuktikan adanya keraguan untuk menemukan calon presiden yang layak. Masyarakat dihantui kesangsian, siapakah yang dapat membawa bangsa ini keluar dari "bencana" krisis yang menyiksa? Keraguan itu menimbulkan kerinduan, lalu mereka berduyun-duyun ke acara itu.

Tapi, Ketua PB HMI, Anas Urbaningrum, menampik tuduhan bahwa derasnya animo publik itu dikarenakan rakyat bimbang melihat berseliwerannya kandidat presiden dari 48 partai yang ada. "Mereka cuma haus informasi siapa figur tokoh partai itu dan apa visinya," katanya kepada Wuri Hardiastuti dari Gamma.

Namun, forum debat itu adalah peringatan bahwa rakyatlah yang mesti menentukan siapa presiden mereka. Figur presiden terpilih kelak pun mesti tahu diri tugas mereka adalah melayani rakyat. Karena itu, alasan ogah hadir dengan merujuk pada budaya Timur terdengar ganjil.

Tak heran bila Anas menyesalkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, yang batal datang ke Bandung dan Salemba. Mau tak mau citra Mega turun satu digit. Di zaman baru ini, gembong partai tak cukup lagi cuma mengandalkan simbol-simbol belaka kepada rakyat. Menurut Anas, terhadap masyarakat kelas menengah ke atas, seorang kandidat presiden harus menempuh metode rasional seperti debat di Salemba itu. Tapi, bila Mega tak melayaninya, berarti ia bersikap tak adil terhadap kelas menengah.

Mega selama ini cenderung hanya meladeni masyarakat bawah dengan mengonsumsi saraf politik mereka dengan gambar-gambar, simbol-simbol, figur, serta romantisme historis. Cara itu dinilai Anas hanya mengeksploitasi massa, karena yang dibutuhkan cuma loyalitas belaka. "Terus terang, itu merupakan pembodohan dan kekerasan politik," katanya.

Sebetulnya, untuk hal pelik ini, Ketua PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie, pernah menjelaskan bahwa Mega memang tak berani berdebat dengan Amien, seperti ditulis Tabloid Aksi, Oktober lalu, dan disunting buku Amien Vs Mega yang diterbitkan Penerbit Media Pressindo, akhir tahun silam. "Untuk apa berdebat? Wong Mbak Mega sama Pak Amien simpatik sekali. Dalam komunikasi pribadi juga baik-baik, lalu kenapa harus debat-debatan?" katanya. Pakar ekonomi itu malah menyebut Mega adalah pemimpin rakyat sandal jepit dan mikrolet. Sedangkan, Amien lahir dari kalangan intelektual kampus. "Nggak cocok kalau disuruh berdebat," tambahnya.

Apa boleh buat, Wayan Supartha, seorang penduduk Desa Pesangkan Duda Timur Selat Karangasem, Bali, kecewa. "Sayang, kesempatan emas itu tak digunakan Ibu Mega," katanya kepada Nurul Faizah dari Gamma. Bila pada kesempatan lain Mega tak juga berani berdebat, anak muda yang mengaku bersimpati pada PDI Perjuangan akan mempertimbangkan pilihannya pada partai itu. Padahal, konon, mayoritas masyarakat Bali adalah pendukung Mega. Maklum, ibu Bung Karno, nenek Mega, adalah seorang perempuan Bali.

Harus dikatakan, debat itu secara sosiologis merupakan langkah awal bagi para kandidat sebelum bertarung memperebutkan takhta kepresidenan. Beragam analisis malah menyebut sangat mungkin bilamana PAN, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, dan PKB akan keluar sebagai The Big Five pada pemilu nanti. Logikanya, tentu dari "rumah politik" kelima partai itu pulalah negeri ini tengah menunggu seorang presiden. Siapakah gerangan?

Habibie, mungkin saja didukung Partai Golkar, Partai Daulat Rakyat, dan ditopang pula oleh 38 kursi ABRI di DPR/MPR. Sebuah rumor malah beredar, tak mustahil bila PPP mendukung Habibie, dengan catatan ketua partai berlambang Ka'bah itu, Hamzah Haz, menjadi Ketua DPR/MPR pula. Jadi, gemuruh pernyataan yang tak menghendaki tampilnya kembali sisa-sisa kekuatan Orde Baru, cap yang ditujukan kepada Habibie, akan terdengar bagai slogan saja bila tak dibarengi strategi dan kearifan politik yang jitu.

Misalnya, sudikah partai-partai nonpendukung Habibie melakukan semacam "koalisi" pada pemilihan presiden di Sidang Umum MPR? Yusril, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), dalam debat di Salemba itu, memang menawarkan bahwa bila penyusunan kabinet menemui jalan buntu, dalam praktik bisa dicoba kembali ke sistem parlementer dengan melakukan pembagian kekuasaan. Tapi, Amien menolak, karena, menurutnya, itu berarti harus mengubah UUD 45. Terlepas debat tekstual dan praktikal soal konstitusi itu, maukah kedua tokoh itu, dan tokoh lainnya, "berkoalisi" jika memang benar mau menggusur Habibie?

Sebaliknya, Habibie harus berani menyeret bekas mentor politiknya, Soeharto, ke meja hijau seperti diamanatkan Tap MPR tahun silam. Bila Habibie berani melakukannya, tak mustahil ia berhasil meraih hati rakyat, dan MPR, hingga tetap bertahan di singgasana kepresidenan. Bila Habibie tak lolos, toh masih ada Adi Sasono dan Akbar Tanjung, dua tokoh di sekeliling Habibie. Jadi, berdebat-debat dululah, kursi presiden kemudian.

SIKAP MAHASISWA TERHADAP PEMILU 1999 MASIH TERPECAH

1999-04-14T07:59:00.000-07:00

SIKAP MAHASISWA TERHADAP PEMILU 1999 MASIH TERPECAH

Kompas, Rabu, 14 April 1999

Jakarta, Kompas
Sikap mahasiswa terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 7 Juni 1999 masih terpecah. Sejumlah kesatuan aksi tetap pada pendiriannya menolak pelaksanaan Pemilu 1999 yang diselenggarakan oleh pemerintahan Habibie, sebaliknya sejumlah kesatuan aksi memandang Pemilu 1999 sebagai sebuah keharusan, sedangkan sejumlah kesatuan aksi yang lain memilih "tidak mempercayai Pemilu 1999 akan berlangsung jujur dan adil".

Perbedaan sikap terhadap penyelenggaraan Pemilu 1999 itu terungkap dalam dialog antarkesatuan aksi mahasiswa yang di selenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IKIP Rawamangun di Jakarta, Selasa (13/4).

Namun hampir seluruh kesatuan aksi mengakui bahwa pemilu tidak menjamin proses demokratisasi akan berlangsung, karena kekuatan status quo memiliki peluang memenangkan pemilu. Mahasiswa justru menyatakan kekhawatirannya tentang kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh militer terlepas dari pemilu berhasil atau gagal dilaksanakan.

Hadir dalam dialog antarkesatuan aksi mahasiswa tersebut Forum Mahasiswa Rawamangun (Fomara), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), Forum Salemba, Forum Kota, dan Hammas.

Bahrein, aktivis Fomara, mengemukakan, sejumlah skenario bila pemilu gagal atau berhasil dilaksanakan. Bahrein berpendapat, Pemilu 1999 merupakan sebuah realitas yang harus dilalui karena bila pemilu berhasil digagalkan oleh kekuatan status quo, ada kemungkinan kekuasaan akan jatuh ke tangan militer.

Namun, andaikata pemilu terlaksana pun, menurut skenario Bahrein, tetap ada kemungkinan pemerintahan akan jatuh ke tangan militer bila hasil pemilu tidak diakui atau terjadi chaos akibat pemilu dimenangkan oleh kekuatan status quo.

Sekjen KAMMI Haryo Setyoko mengatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan karena pemilu di mana-mana diakui sebagai alat demokrasi untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Namun, menurut Haryo, apakah pemilu akan terlaksana atau akan dibentuk Komite Rakyat Indonesia, yang perlu adalah adanya perubahan paradigma dalam berpolitik yang menjauhkan diri dari kultur kekerasan.

Agus Haryadi, Koordinator Forum Salemba, berpendapat, bila Pemilu 1999 ditolak akan mengakibatkan masa transisi berlangsung lebih lama lagi.

Namun Eli Salomo mewakili Forum Kota tetap pada pendiriannya menolak pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintahan Habibie. Menurut dia, Pemilu 1997 cacat hukum karena penuh kecurangan sehingga proses selanjutnya juga mengalami cacat hukum. Sehingga, Pemilu 1997 harus diulang.

Tuntutan pemilu yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat Indonesia sebagai pemerintahan transisi semakin relevan dengan ketidakpastian keamanan dan politik yang terjadi di Timtim, Aceh, dan sejumlah daerah lainnya. (wis)

CAPRES DARI PAN DAN PRD AKAN HADIRI DEBAT DI UI

1999-04-08T17:53:00.000-07:00

Capres dari PAN dan PRD akan Hadiri Debat di UI

Jakarta, Kompas, Kamis, 8 April 1999

Calon presiden (capres) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dr Amien Rais dan dari Partai Rakyat Demokrasi (PRD) Budiman Sudjatmiko akan menghadiri "Debat Calon Presiden RI" yang diselenggarakan Forum Salemba (Forsal) di Kampus UI Depok 27 April mendatang.

"PAN dan PRD telah memberikan konfirmasi kesediaan untuk menghadiri acara debat tersebut," kata Koordinator Forsal UI Agus Haryadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/4).

Meski telah ada dua capres dari dua partai tersebut, Agus mengakui pihaknya masih menunggu konfirmasi kesediaan dari tujuh partai lainnya untuk menghadirkan calon presidennya dalam acara debat tersebut.

Ketujuh partai yang ditunggu kesediaannya itu, menurut dia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, PDI Perjuangan, dan Partai Uni Demokrasi Indonesia.

Berkaitan dengan Budiman Sujatmiko, ia mengatakan mengalami kendala yang cukup berat untuk menghadirkan kandidat dari PRD tersebut meskipun pihak partai bersangkutan sudah mengkonfirmasikan kehadirannya. (ant/*)

27 APRIL, FORSAL GELAR DEBAT CALON PRESIDEN

1999-04-08T04:55:00.000-07:00

27 APRIL, FORSAL GELAR DEBAT CALON PRESIDEN

Detikcom, Kamis, 8 April 1999
Reporter: N Priharwanto

detikcom, Jakarta - Forum Salemba (Forsal) pimpinan Agus Haryadi merencanakan akan menggelar debat calon presiden RI. Ada 10 partai besar, yang mempunyai calon presiden sendiri, yang diundang dalam debat itu.

Menurut Forsal dalam jumpa pers di Kampus UI Salemba, Kamis (08/04/1999), debat calon presiden akan diadakan besok Selasa, 27 April 1999, di Balai Sidang BNI Kampus UI Depok, pukul 09.00 WIB-selesai.

Sedang 10 partai besar yang diundang adalah PPP, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PAN, PKP, PKB, PRD, PUDI, dan Partai Keadilan, serta PBB. Setiap partai mengirimkan 5 personil. Tiga orang dari 5 orang itu, satu diantaranya harus calon presiden mereka, akan menjadi panelis. Sedang sisanya menjadi pendukung debat dan pengamat.

"Partai yang tidak menyertakan calon presidennya akan ditolak hadir," tegas Agus Hariyadi. Selain itu, Forsal juga akan mengundang Eep Saefulloh Fattah, Imam Prasodjo dan Adnan Buyung Nasution sebagai moderator. Orang pemerintah yang diundang adalah Mendagri Syarwan Hamid dan Menkeh Muladi.

Ada sekitar 50 tokoh agama, politisi, dan agamawan. "Kami juga mengundang Rendra, Emha dan Taufik Abdullah," kata Agus. Sedang partai yang sudah mengkonfirmasikan kehadirannya adalah PAN dan PRD.

Forsal berinisiatif menggelar acara yang belum pernah diadakan di Indonesia itu adalah karena rakyat berhak tahu visi dan program kerja calon pemimpinnya. "Karena itu kami membuat format kegiatan berupa debat publik dan diskusi panel dari kandidat presiden yang dihadiri oleh wakil mahasiwa se-RI dan tokoh masyarakat," kata Agus.

Lebih lanjut dia menyatakan, "Kami tidak ingin rakyat tertipu lagi dengan gaya pemilihan Presiden gaya Orba. Demi demokratisasi, tidak ada alasan bagi calon presiden untuk tidak mendialogkan visinya tentang bangsa pada masyarakat luas. Biarkan rakyat menentukan sikap secara kritis, obyektif, dan bukan memilih presiden di air keruh," tandas Agus.

"Sekali lagi, tidak ada alasan bagi calon presiden untuik tidak hadir dalam acara itu kecuali bila dia hanya ingin membangun otoriterinisme di RI dengan wajahnya yang baru. Jangan melecehkan rakyat dengan mengatakan rakyat belum siap dengan debat publik semacam itu," lanjut Agus.

SERAGAM KORPRI DIKEMBALIKAN

1999-01-13T15:58:00.000-08:00

TANGGALKAN SERAGAM KORPRI - Drg Roy (kiri) tengah menanggalkan baju seragam Korpri-nya dan selanjutnya diserahkan kepada panitia Aksi Bersama Forum Salemba Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Lapangan Parkir FKUI Salemba, Jakarta Pusat Rabu (13/1) pagi.

Biarkan PNS Netral Dalam Pemilu
Seragam Korpri Dikembalikan

Jakarta, Suara Pembaruan
13 Januari 1999

Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralisasi fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat, bukan abdi partai politik. Hal ini disampaikan Koordinator Forum Salemba, Agus Haryadi dalam acara seruan pengembalian seragam Korpri di Kampus UI Salemba, Rabu (13/1) pagi.

Ia mengatakan, seruan pengembalian seragam Korpri merupakan pesan moral yang ditujukan kepada wakil badan perwakilan rakyat bahwa PNS sudah menolak untuk dipolitisasi terus-menerus selama ini oleh Golkar.

"Kami akan mengembalikan seragam Korpri ini kepada negara daripada baju-baju ini hanya digunakan sebagai simbol kepentingan Golkar atau partai politik tertentu," tegas Agus Haryadi.

Dalam kesempatan itu, seorang staf RSCM yang juga mahasiswa program spesialis gigi anak UI, drg Roy Palestiabudi mengembalikan seragam Korpri kepada mahasiswa UI sebagai dukungan netralisasi PNS.

Menurutnya, ia memang sejak dulu tidak menginginkan PNS itu dipolitisasi oleh partai politik. Sehingga, pengembalian ini sebagai upaya seruannya kepada rekan-rekan yang lain untuk mendukung gerakan mahasiswa UI ini. Ia mengaku, siap menanggung resiko atas tindakannya tersebut.

Sebelumnya, mantan Rektor UI Dr MK Tadjudin telah menyerahkan seragam Korprinya kepada mahasiswa UI sebagai wujud dukungannya, termasuk seorang pegawai negeri yang juga orangtua Agus Haryadi menyerahkan seragam Korprinya tersebut.

Menurut Agus, sudah 50 anggota Korpri termasuk dosen UI yang menyatakan siap mengembalikan seragam Korpri kepada mereka, untuk selanjutnya diserahkan kepada negara, dalam hal ini DPR sebagai wakil rakyat.

Aksi atau seruan pengembalian seragam Korpri ini direncanakan berlangsung mulai Rabu (13/1) hingga Jumat (15/1) pukul 17.00 sore. Rabu siang sekitar pukul 13.00, Forum Salemba UI yang diwakili 15 delegasi akan bertemu dengan anggota FKP di DPR untuk membicarakan masalah netralisasi PNS di Indonesia.

Forum Deppen: Netral

Pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil), Menghilangkan monoloyalitas PNS kepada Korpri dan Golongan Karya (Golkar), Pengusutan tuntas masalah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), Perimbangan Keuangan Daerah Pusat, harus direalisasikan sebagai perwujudan Tap MPR dalam SI 10-13 November 1998.

Pemasyarakatan 12 TAP MPR dalam pemerintahan Kabinet Reformasi secara sungguh-sungguh akan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sekaligus menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Demikian rangkuman dari Forum Dialog Kemitraan dalam rangka Sosialisasi Hasil-Hasil SI MPR 1998 yang diselenggarakan Departemen Penerangan (Deppen) dan Kantor BP-7 Kotamadya Tangerang, di Aula Kantor Wali Kotamadya Tangerang, Selasa (12/1).

Dialog kemitraan diikuti 300 orang peserta yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan karang taruna, organisasi intra sekolah (Osis), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial politik (Orsospol).

Dialog menampilkan narasumber antara lain Drs Affandi Permana MSi (Birokrat), Drs H Saeful Milah MM (Sekretaris MUI Kodya Tangerang) dan Edi Musa SH (Pengacara). Mereka didampingi Kepala BP-7 Kodya Tangerang, H Muharram dan Kepala Kantor Deppen Kodya/ Kabupaten Tangerang, Drs Maman Soetoyo SP.

Forum dialog menyimpulkan, dengan menghilangkan monoloyalitas PNS yang tergabung dalam wadah Korpri (Korps Pegawai Negeri) kepada Golkar, sangat tepat untuk menciptakan kenetralan dalam Pemilu 1999.

Netralnya PNS membuktikan keberadaannya sebagai pelayan masyarakat sesuai semboyan: abdi masyarakat, bangsa dan negara.

Harapan Masyarakat

Menjawab pertanyaan dan harapan masyarakat terhadap kenetralan PNS dalam Pemilu, Affandi Purmana MSi menyatakan, Pemda Kodya Tangerang akan melaksanakan harapan masyarakat sesudah Kongres Korpri, 15 Februari 1999.

"Percayalah, kongres Korpri akan memutuskan yang terbaik bagi PNS terutama berkaitan dengan sikap netral," katanya.

Menanggapi pemasyarakatan Hasil-Hasil SI MPR, Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kodya Tangerang, Drs Saefudin Juhri mengharapkan PNS tetap netral.

"Ini kan sudah era reformasi. Mengapa PNS diminta tetap memilih Golkar. Biarkan mereka menggunakan hak asasinya sebagai warga negara. Biarlah mereka netral dalam Pemilu. Sehingga mampu melaksanakan fungsi sebagai pelayan masyarakat," ujarnya.

Ketua DPD PDI Kodya Tangerang, Gusti Rustam mengharapkan PNS harus netral. "Kenetralan itu, melahirkan Pemilu yang jurdil. Karena kecurangan yang terjadi dalam Pemilu selama ini diduga sebagai akibat keterlibatan teman-teman PNS. Mereka melakukan hal itu sebagai wujud monoloyalitas.

(M-14/E-4/W-8)

UI GERAKKAN AKSI COPOT BAJU KORPRI

1999-01-13T05:00:00.000-08:00

UI GERAKKAN AKSI COPOT BAJU KORPRI

Detikcom, 13 Januari 1999

JAKARTA - Tarik ulur soal anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) kian keras. Bahkan staf pengajar di Universitas Indonesia (UI) dan staf Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, melakukan aksi pencopotan baju seragam Korpri dan menyerahkan seragam tersebut kepada rakyat. Rabu (13/01/1999) Pukul 11.00 WIB sudah sekitar 100 orang yang menyerahkan.

Gerakan itu dimotori Forum Salemba (Forsal) yang bermarkas di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat. Acara awal gerakan pencopotan dilakukan di Aula Fakultas Kedokteran UI (FK-UI) pada Rabu (13/1) pukul 10.00 WIB. Pukul 10.35 WIB, sudah 50 staf pengajar UI dan RSCM yang menyerahkan seragam Korpri. Dan Pukul 11.00 WIB sudah seratus lebih seragam Korpri yang diterima.

Orang pertama yang menyerahkan seragam Korpri itu adalah Prof Dr MK Tajuddin, mantan Rektor UI periode 95/98. Tajuddin tidak datang sendiri, melainkan diserahkan melalui Berlian Idriansyah, ketua Senat Mahasiswa FK-UI. Orang kedua yang mencopot adalah drg Roi, staf RSCM.

Menurut Agus Haryadi, Koordinator Forsal, seruan pengembalian seragam Korpri merupakan pesan moral yang ditujukkan kepada wakil badan perwakilan rakyat bahwa PNS sudah menolak untuk dipolitisasi terus menerus selama ini oleh Golkar.

"Kami akan mengembalikan seragam Korpri ini kepada negara daripada baju-baju ini hanya digunakan sebagai simbol kepentingan Golkar atau partai tertentu, " tegas Agus Haryadi.

Gerakan ini akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut sejak kemarin. Rencananya menurut Agus, gerakan pencopotan akan dilakukan secara massal, tidak hanya di lingkungan UI.

"Sebab anggota Korpri itu tersebar di mana-mana," kata Agus.

Masih menurut Agus, gerakan pencopotan dilakukan sebagai bentuk protes dan tekanan terhadap Pemerintah agar PNS dalam Pemilu mendatang, ditempatkan dalam posisi yang netral dan tidak berpihak ke partai politik manapun.

"Jika Golkar tetap ngotot, Forsal akan melakukan gerakan berikutnya dengan memintai kartu anggota Korpri," kata Agus.

Dan jika saja gerakan itu semua belum juga membuahkan hasil dan Golkar tetap ngotot, Agus menyatakan, segala cara akan ditempuh. "Bahkan kalau perlu dengan revolusi pun jadi," kata Agus. Bagi Agus, posisi netral PNS dalam Pemilu sangat penting dan mendasar. Soalnya, posisi netral PNS itulah yang bisa mewujudkan perciptanya Pemilu yang jujur dan adil. Kalau PNS dalam posisi yang tidak netral, bisa dipastikan Pemilu kembali akan berlangsung dengan tidak demokratis dan penuh kecurangan. Menurut Agus, kalangan PNS sendiri umumnya mendukung posisi PNS yang netral.

Setelah mensponsori pencopotan baju Korpri, sekitar 15.00 WIB Forsal, mendatangi Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) di Gedung MPR/DPR-RI. Sepuluh anggota Forsal diterima Lukman Harun dan Zaini Yahya, keduanya anggota panitia khusus (Pansus) RUU Politik.

Mereka spesial mengunjungi F-KP karena menganggap fraksi pimpinan Andi Mattalatta ini adalah partai yang bandel dan anti-reformasi. Contohnya, F-KP memasang harga mati bahwa PNS berhak menjadi pengurus Parpol. "Itu tidak reformis. Golkar bisa menghidupkan monoloyalitas lagi seperti yang dilakukannya pada Korpri selama ini," komentar seorang delegasi.

Untuk membuktikan bahwa Korpri selama ini menjadi mesin politik Golkar, Forsal membawa bukti sebuah jaket yang dikasihkan seorang dosen pada kegiatan mereka di kampus Salemba pagi harinya. Jaket itu mempunyai dua sisi/bolak-balik. Sisi pertama bergambar logo Korpri berwarna biru. Sisi kedua bergambar lambang Golkar, berwarna coklat.

"Ini adalah bukti kuat bahwa PNS selama ini telah menjadi tulang punggung pada Golkar," ujar Berlian Indriansyah. Jaket itu pun menjadi kenang-kenangan bagi F-KP. pras/detikcom/sp